peraturan tentang kerjasama daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah T. peraturan tentang kerjasama daerah

 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Tperaturan tentang kerjasama daerah KERJASAMA

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kab. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016. Bagian Hukum dan Kerjasama Setda Kota Surabaya: Status: Berlaku: Pemrakarsa: Bagian Organisasi: Penandatangan: ERI CAHYADI: Preview Dokumen. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor. Mengingat : 1. U. 47 Tahun 2021 bertujuan menyempurnakan Peraturan sebelumnya dengan melihat implelementasi dan perkembangan yang ada dilapangan, sehingga penerapan peralihan ini berjalan sebagai salah satu solusi bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan BMD dan bertujuan mencapai. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Bidang. bahwa pengaturan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. bahwa dalam rangka. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016). 11. 2020/NO. 2017. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa Kerja Sama Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan. 118, BN. December 2021;. Abstract Local governments, though they may establish international collaboration, they can Tujuan penelitian ini adalah mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha serta untuk menganalisa implementasi terkait dengan pelaksanaan. 3. xml ¢ ( Ä–OOã0 ÅïH|‡ÈWÔ¸€„V¨)‡]8î"ÁJ]{Ò üOö è·gœ´ b[Rm‰¸TjgÞ{¿ «²'W¯Ö Ï “ö®b§å˜ à¤WÚÍ. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Objek Kerjasama Pasal 4 (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek. Dalam Peraturan Daerah ini diatur. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2022. dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Pelatihan Kerja; Mengingat : 1. Undang -Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang. 3, kemendagri. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. / Dokumen Hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004), 2. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2022. 2. Lembaga/Kepala Daerah; Mengingat : 1. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 11. Berdasarkan. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018. Kesepakatan Bersama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di LuarPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu diubah dan diganti ; d. (2) Gubernur membantu Menteri dalam pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan, serta sosialisasi lambang daerah kabupaten/kota. 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah menyatakan bahwa Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan: a. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri. -4-. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Dasar hukum pelaksanaan Kerja Sama Daerah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur T. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun AnggaranPasal 21. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 28 Bentuk Peraturan Pemerintah. Terkait dengan pembinaan terhadap kebijakan daerah (Perda, Perkada dan Peraturan DPRD), bedasarkan ketentuan dalam pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Propemperda dan Perencanaan. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor1213); 12. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah T. » INFO PENTING: Yth. bahwa kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur perlu mendapat payung hukum untuk menjaminkepastian dalamberinvestasi; c. INFOASN. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan. Adapun ruang lingkup peraturan ini meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Petunjuk Teknis, Tata Cara Kerja Sama Daerah, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah,. kerjasama daerah yang dilakukan oleh pemerintahan. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Dalam Penyediaan Pelayanan Publik. di daerah mengacu kepada Per aturan Menteri. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerja Sama Daerah. E. Peraturan Presiden 12. E. Ditetapkan Tanggal. Instruksi Presiden 1. 2023. 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah Menurut aspek hukum privat, yakni pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. id . Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018. Nomor. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 7. 8. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Abstrak. bahwa dalarn penyelenggaraan kerja sama Daerah perlu dilakukan pengelolaan melalui koordinasi kerja sarna, agar penyelenggaraan. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik. Pasal. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama. U Badan Pemerintah Provinsi DKI JakartaTentang PENGESAHAN PEDOMAN KERJASAMA SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Menimbang : a. Peraturan ini merupakan turunan dari PP 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah. Presiden Jokowi Tinjau Pameran Hub Space di JCC. 3 Tahun 2019 yang berisi panduan umum, prinsip, tujuan, dan mekanisme kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang luar negeri. 61 Tahun 1958, UU No. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat. Berlaku. ABSTRAK: Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu adanya kerja sama daerah, bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang melaksanakan kerja sama daerah, diperlukan pedoman tentang pelaksanaan kerja sama Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-Daerah Tahun 1950 tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Regulasi mengenai kerjasama Sister City telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan kementerian dalam negeri. PERATURAN BUPATI LANDAK . Dengan catatan, mekanisme PBJP ini dipilih sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika yang telah diatur dalam Peraturan. bahwa untuk memperluas investasi pemerintah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;. go. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. id - 3 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN. Undang-Undang Nomor 37 Tahun. Tentang. 4. ABSTRAK: a. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha serta untuk menganalisa implementasi terkait dengan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU) di Indonesia berdasarkan. Peraturan Gubernur ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yaitu Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 72 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 80 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. go. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Jawa Tengah melalui kerja sama daerah; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. PERDA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; 8. bahwa Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Pembangunan, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan daerah sehingga perlu diganti; c. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah. Perwali Yogyakarta No. 3. Peraturan PemerintahPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama antar Daerah. 2017/NO. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan. 105/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu disusun pedoman tentang kerja sama Desa di bidang Pemerintahan Desa; b. PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG POLA PEMBIAYAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU, Menimbang : a. 4761, LL SETNEG : 11 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ABSTRAK: 2. 4. untuk Kerjasama infrastruktur jangka waktu 10 tahun dan dapat. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengimplementasikan kebijakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka pemerintah daerah melakukan upaya penguatan. KET. 22. Pembayaran Ketersediaan. Salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah (Perda) (Pasal 7 ayat 1 poin g UU No. Kementerian Dalam Negeri . 5 (1) PJPK dalam pelaksanaan KPBU dalam. perseorangan; b. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamPERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG TIMUR, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,. PMK. U. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan. Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka; 11. Penukal Abab Lematang Ilir, Kerjasama adalah kesepakatan antara pihak BLUD RSUD Talang Ubi dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta. bahwa untuk meningkatkan infrastruktur sebagai penunjang program unggulan daerah maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); jdih. U. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Ditetapkan Tanggal. Undang-Undang Nomor 69. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012 - 2032. Judul. Dari Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat yang merupakan tim dihadiri langsung oleh Febriandi, Yeni Nel Ikhwan, Sherly Kurnia Fitri, Lastme Novi Diana, M. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2018 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (tautan: PP Nomor 28 Tahun 2018). daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4761, LL SETNEG : 11 HLM. kerjasama; g) penggunaan laba;. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 19/prt/m/2016 tentang pemberian dukungan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam kerjasama penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia,Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penaatan Hukum Lingkungan. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayan publik, maka perlu dilakukan Kerja Sama Daerah. U. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 FILE-FILE PERATURAN. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH. Kontrak/perjanjian kerja sama. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 115 ayat (1)2. Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam peraturan ini telah diatur perihal. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Maksud dan Tujuan Kerjasama Daerah - Azas dan Prinsip - Penyelenggaraan Kerjasama Daerah - Bentuk Kerja Sama Daerah - Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) - Tata Cara Kerjasama - Surat Kuasa -. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 547). Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Pasal 18 ayat (6) U ndang -U ndang D asar Ne garaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. 9. 50, LN. U. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Tentang: Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah: Kategori: Peraturan Lembaga: Nomor: 29: Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Selasa, 06 November 2018: Diunduh Sebanyak: 20. 2011. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Yeremias Keban, Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk, dan Prinsip. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 10. Tahun. No. kerja sama - antar daerah. b. Tahun. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH ABSTRAK: a. Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga atau KSDPK Menurut PP ini, pihak ketiga yang dapat menjadi mitra KSDPK terdiri atas: a. Website Direktorat Jenderal Peraturan. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi.